Kemenkumham Gelar Rencana Umum Pengadaan T.A 2024, Rutan Blora Turut Hadir di Badiklat Jateng

Semarang - Langkah percepatan pengadaan barang dan jasa di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora terus bergulir, kali ini dengan mengikuti Kegiatan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Acara ini digelar di Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah (Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah) dan dihadiri oleh berbagai perwakilan.

Rabu (13/12/2023), Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pengelolaan Rutan Blora, Eko Prasetyo Hanggoro, menjadi perwakilan Rutan Blora dalam kegiatan tersebut. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sejalan dengan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024.

Selaras dengan upaya tersebut, diselenggarakan kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2024 pada tanggal 11 hingga 14 Desember 2023, di Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kegiatan ini melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari berbagai unit di lingkungan Biro Sekretariat Jenderal, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Unit Utama, dan Kantor Wilayah di luar Jawa Tengah, yang dilaksanakan secara daring.

Mulai dari hari Senin (11/12/2023) hingga Kamis (14/12/2023), kegiatan ini berlangsung sesuai rencana dan tanpa kendala berarti. Eko Prasetyo Hanggoro, Kasubsi Pengelolaan Rutan Blora, memberikan tanggapan positif terhadap kelancaran acara tersebut, menyebutnya sebagai sukses.

"Alhamdulillah acara terselenggara dengan baik. Saya selaku perwakilan Rutan Blora merasa kegiatan seperti ini sangat penting, karena barang dan jasa merupakan unsur krusial dalam mendukung pelaksanaan tugas di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT), " ujar Eko.

Puncak acara ditandai dengan pendistribusian barang milik negara (BMN) kepada perwakilan UPT yang hadir dalam acara RUP Tahun Anggaran 2024. Distribusi ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing UPT. Harapannya, BMN yang didistribusikan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan maklumat pelayanan yang berlaku.