Wujudkan Transparansi & Akuntabilitas, Rutan Blora Ikuti Rekonsiliasi Laporan Keuangan

SEMARANG - Sebagai langkah dalam menyusun Laporan Keuangan (LK) Tahun 2022 yang akuntabel dan berkualitas, Rutan Blora Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti Rekonsiliasi LK Semester II dan pemutakhiran data BMN Semester II TA 2022 di lingkungan  Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Selasa (17/01/2023).

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Membuka kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Yuspahruddin menjelaskan tujuan kegiatan hari ini sebagai review pelaksanaan anggaran di tahun lalu, sehingga kekurangan-kekurangan yang belum terlaksana dapat dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan anggaran di tahun ini.

"Laporan itu sangatlah penting. Harapan kita kegiatan hari ini bisa membawa semangat baru dalam penyusunan Laporan keuangan, " terangnya.
 
Kakanwil mengungkapkan bahwa tahun ini adalah tahun kedua kita menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi monSAKTI. Oleh karena itu ia mengimbau para peserta yang menjadi operator MonSAKTI untuk rutin memantau aplikasi khususnya daftar transaksi yang harus diperbaiki (to do list).

Selanjutnya, Kakanwil memaparkan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan jajarannya di tahun 2023 ini antara lain percepatan penyelesaian laporan keuangan serta rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dari BPK, peningkatan target nilai IKPA, dan menjalin komunikasi dan sinergi yang solid, baik di dalam lingkungan internal maupun dengan pihak-pihak eksternal.

Perwakilan dari Rutan Blora yang mengikuti kegiatan ini yaitu sebagai operator modul GLP (General Ledger Pelaporan), Kurnia menyampaikan bahwa kegiatan pelaporan keuangan ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap semester "Rutan Blora mendapat jadwal pelaporan ke kanwil pada hari Senin 17 Januari, pelaporan ini merupakan bukti transparansi dan akuntabilitas dari masing-masing UPT"ucapnya.

Kegiatan rekonsiliasi ini berlangsung selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 17 hingga 19 Januari dengan menghadirkan narasumber dari Biro Keuangan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah serta KPKNL Semarang. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah para Operator modul GLP dan Modul Aset dan Persediaan pada UPT masing-masing.